Decree 342 berlaku: 7 pemeriksaan berkas impor-ekspor perusahaan asing di Vietnam

Vietnam menerbitkan Decree 342/2026/ND-CP pada 3 September 2026. Peraturan ini berlaku pada 18 Oktober 2026. Keduanya adalah tanggal yang berbeda: tanggal penerbitan dan tanggal mulai berlaku secara hukum. Decree tersebut menggantikan Decree 09/2018/ND-CP dan mencabut Pasal 36 Decree 146/2025/ND-CP.

Kerangka baru ini berlaku bagi investor asing dan badan ekonomi bermodal asing yang melakukan perdagangan barang serta kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan barang di Vietnam. Bagi tim logistik, pengendaliannya tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu badan dapat mengimpor atau mengekspor. Berkas kiriman harus sesuai dengan hak perdagangan yang terdaftar, izin usaha bila diwajibkan, pengendalian khusus atas komoditas, serta rantai penjualan atau distribusi yang direncanakan.

Hak impor bukan hak distribusi

Menurut Pasal 3, hak ekspor mencakup hak membeli barang di Vietnam untuk diekspor dan menjadi pihak yang namanya tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor. Hak impor mencakup hak memasukkan barang dari luar negeri ke Vietnam, menjadi pihak yang namanya tercantum pada pemberitahuan pabean impor, dan menjual barang tersebut kepada pedagang yang berhak mendistribusikannya di Vietnam.

Decree menegaskan bahwa hak impor itu sendiri tidak mencakup hak untuk mengatur atau ikut serta dalam sistem distribusi Vietnam, kecuali hukum Vietnam atau perjanjian yang berlaku menentukan lain. Sebelum pemesanan angkutan, rencana importer of record, rantai faktur, penerima barang, pembeli, dan penjualan setelah pengeluaran pabean harus menggambarkan struktur hukum yang sama.

Kapan izin usaha masuk ke berkas

Pasal 5 mencantumkan kegiatan yang mewajibkan badan ekonomi bermodal asing memperoleh izin usaha. Kegiatan itu meliputi distribusi eceran; impor dan distribusi grosir barang tertentu yang belum tercakup dalam komitmen pembukaan pasar Vietnam; penjualan eceran beras, gula, produk rekaman, buku, surat kabar, dan majalah; serta jasa logistik selain subsektor logistik yang telah dibuka Vietnam berdasarkan perjanjian yang berlaku. Daftar tersebut juga mencakup jasa penyewaan, promosi perdagangan, perantara komersial, platform perdagangan elektronik, dan penyelenggaraan tender tertentu.

Kegiatan di luar kasus izin usaha Pasal 5 dapat dilakukan setelah didaftarkan pada dokumen yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Investasi dan Undang-Undang Perusahaan, dengan tetap mematuhi decree dan hukum lain yang berlaku. Ketentuan ini bukan pembebasan menyeluruh dari izin komoditas, persyaratan, atau pemeriksaan khusus.

Pasal 7 mempertahankan pengendalian pada tingkat barang. Barang yang dilarang atau dihentikan sementara tidak dapat diperdagangkan berdasarkan hak tersebut. Barang yang memerlukan izin atau persyaratan ekspor-impor tetap harus memiliki izin atau memenuhi persyaratan terkait. Prosedur pabean tetap mengikuti hukum pengelolaan ekspor-impor Vietnam.

Tujuh pemeriksaan sebelum kiriman bergerak

• Tentukan badan hukum Vietnam yang tepat yang akan membeli, menjual, mengimpor, mengekspor, atau memberikan jasa logistik; jangan hanya mengandalkan perusahaan induk atau merek asing.
• Cocokkan kegiatan yang direncanakan dengan pendaftaran perusahaan dan investasi badan tersebut, lalu tentukan apakah Pasal 5 juga mewajibkan izin usaha.
• Pisahkan hak impor dari hak distribusi grosir atau eceran. Pastikan pembeli Vietnam yang berwenang dan alur penjualan setelah pengeluaran pabean sebelum menetapkan importir dan penerima barang.
• Periksa larangan, penghentian sementara, pengecualian perjanjian, izin, persyaratan, dan ketentuan khusus komoditas; hak badan usaha tidak menghapus pengendalian produk.
• Selaraskan kontrak, faktur komersial, packing list, dokumen angkutan, deklaran pabean, nama importir atau eksportir, uraian HS, dan referensi izin sebelum pemesanan atau deklarasi.
• Untuk penyedia logistik bermodal asing, tentukan subsektor jasa yang tepat dan komitmen perjanjian yang berlaku sebelum menyimpulkan apakah izin usaha diperlukan.
• Jadwalkan pelaporan dan dokumen transisi. Laporan tahun sebelumnya dan enam bulan pertama harus disampaikan sebelum 15 Januari dan 15 Juli; tidak menyampaikan laporan berkala selama 24 bulan berturut-turut menjadi alasan pencabutan izin.

Aturan transisi untuk izin dan permohonan lama

Izin usaha dan izin pendirian gerai ritel yang diterbitkan sebelum 18 Oktober tetap dapat digunakan untuk kegiatan yang telah diizinkan. Perubahan tertentu setelah itu harus mengikuti prosedur penyesuaian Decree 342.

Permohonan yang telah diterima otoritas sebelum tanggal berlaku tetap diproses berdasarkan Decree 09/2018/ND-CP dan Pasal 36 Decree 146/2025/ND-CP. Jika berkas belum lengkap atau belum sah, pemohon mempunyai waktu paling lama enam bulan sejak permintaan otoritas untuk memberikan penjelasan atau tambahan; setelah jangka waktu itu, decree baru berlaku.

Dampak terhadap angkutan dan impor-ekspor Vietnam

Dampak praktisnya adalah gerbang pemeriksaan dokumen sebelum pemesanan. Jika badan Vietnam hanya memiliki hak impor tetapi transaksinya mengasumsikan badan itu dapat langsung mendistribusikan barang di pasar domestik, rantai komersialnya mungkin tidak sesuai dengan ruang lingkup hukum dalam decree. Jika komoditas atau jasa memerlukan izin atau persyaratan terpisah, berkas angkutan yang siap untuk pabean tidak menggantikan persetujuan yang belum ada.

Decree 342 tidak menetapkan waktu standar pengeluaran pabean, tarif angkutan, biaya penyimpanan, kemungkinan pemeriksaan, atau keterlambatan tertentu. Decree ini juga tidak menjamin penerbitan izin usaha, pengeluaran pabean, atau hak mendistribusikan setiap produk impor. Tingkat keyakinan tinggi untuk nomor peraturan, tanggal penerbitan, tanggal berlaku, hak, kasus perizinan, tenggat laporan, dan aturan transisi karena semuanya diverifikasi pada catatan Pemerintah, Lembaran Negara, dan teks resmi lengkap. Kesimpulan pada tingkat kiriman tetap bergantung pada badan usaha, kewarganegaraan investor dan perjanjian yang dipilih, subsektor jasa, komoditas, klasifikasi HS, izin lain, serta keputusan otoritas berwenang. Ini adalah panduan editorial praktis, bukan pendapat hukum atau putusan pabean.