Pengiriman Vietnam–Indonesia: selaraskan PI, LS, dan PIB sebelum booking

Untuk barang asal Vietnam yang diwajibkan Indonesia memiliki Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS), pengendalian dokumen perlu dimulai sebelum booking dikonfirmasi. Indonesia kini mengizinkan LS terbit setelah perizinan impor terkait berakhir dalam kondisi tertentu, tetapi ketentuan ini bukan masa tenggang umum.

Tugas operasionalnya adalah menjaga satu rantai data yang dapat ditelusuri dari PI, verifikasi di luar negeri, bukti angkut, LS, hingga Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Perubahan pada 2026

Permendag Nomor 18 Tahun 2026 ditetapkan pada 3 Juni, diundangkan pada 4 Juni, dan secara umum berlaku pada tanggal pengundangan. Ketentuan khusus tentang penerbitan LS setelah izin berakhir, validasi data PI, serta dua sanksi pelaporan terkait mulai berlaku 30 hari kemudian, yaitu 4 Juli 2026.

Berdasarkan Pasal 29, LS dapat diterbitkan setelah perizinan impor berakhir apabila barang telah diverifikasi atau ditelusuri secara teknis di negara asal, negara muat, atau pelabuhan muat dan telah tiba di pelabuhan tujuan sebelum izin berakhir. Tanggal kedatangan dibuktikan dengan tanggal pada manifes BC 1.1.

Terdapat pengecualian tersendiri untuk barang yang berdasarkan aturan lain boleh tiba setelah masa berlaku izin berakhir. Dalam hal itu, diperlukan bukti pada manifes BC 1.1 serta B/L atau AWB yang menunjukkan barang telah dimuat ketika izin masih berlaku. Pengecualian ini tidak boleh diasumsikan berlaku untuk semua komoditas.

Pasal 31 juga mewajibkan penelitian antara LS dan pemberitahuan pabean impor sekurang-kurangnya atas nomor dan tanggal LS, kode HS, pelabuhan tujuan, serta nomor dan tanggal PI bila PI dipersyaratkan. Satu LS hanya dapat digunakan untuk satu pengapalan dan satu dokumen pemberitahuan pabean impor.

Enam pemeriksaan sebelum booking

### 1. Pastikan barang yang tepat wajib memiliki PI dan LS

Importir Indonesia perlu memeriksa kode HS, uraian teknis, tujuan penggunaan, serta data larangan/pembatasan terkini melalui Indonesia National Single Window. Jangan menarik kesimpulan hanya dari nama dagang. Catat dasar izin dan tanggal akhir masa berlakunya.

### 2. Kunci data PI untuk pengiriman

Bagikan ekstrak PI yang terkendali kepada eksportir Vietnam, surveyor, forwarder, dan PPJK. Sekurang-kurangnya cocokkan nomor/tanggal PI, importir, barang dan kode HS yang diizinkan, jumlah atau satuan, data asal atau pemuatan bila berlaku, pelabuhan tujuan, dan tanggal berakhir. Setiap perbedaan harus dieskalasi sebelum instruksi pengiriman final diterbitkan.

### 3. Jadwalkan verifikasi luar negeri selama izin masih berlaku

Jika Verification or Technical Inspection of Imports (VPTI) dipersyaratkan, pelaksanaannya berada di negara asal, negara muat, atau pelabuhan muat sesuai ketentuan yang berlaku. Pesan surveyor cukup awal untuk menyelesaikan pekerjaan dan simpan bukti permohonan, pemeriksaan, serta penyelesaiannya.

### 4. Lindungi bukti tanggal pengangkutan

Jangan memperlakukan perkiraan kedatangan sebagai bukti hukum. Untuk jalur penerbitan LS terlambat yang normal, tanggal manifes BC 1.1 harus menunjukkan kedatangan sebelum PI berakhir. Jika aturan khusus komoditas memperbolehkan kedatangan setelahnya, pastikan pengecualian memang berlaku dan simpan B/L atau AWB yang menunjukkan pemuatan ketika izin masih berlaku. Perhitungkan rollover, transshipment, dan koreksi manifes saat mengambil keputusan booking.

### 5. Lakukan rekonsiliasi PI–LS–PIB

Sebelum PIB diajukan, bandingkan LS final dan data kepabeanan per bidang: nomor/tanggal LS, kode HS, pelabuhan tujuan, serta nomor/tanggal PI. Simpan invoice, packing list, B/L atau AWB, dokumen identifikasi barang, dan bukti pemenuhan pembatasan impor dalam paket terkendali yang sama. Bea dan Cukai menyatakan bahwa importir membuat PIB berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan bertanggung jawab memenuhi ketentuan barang larangan/pembatasan.

### 6. Tetapkan pemilik laporan setelah clearance

Permendag Nomor 18 juga menyesuaikan sanksi atas tidak disampaikannya laporan realisasi impor, termasuk kemungkinan pembekuan perizinan atau surat keterangan untuk komoditas yang sama dalam kondisi tertentu. Tetapkan pihak di Indonesia yang bertanggung jawab atas laporan, tenggat, bukti, dan penanganan pengecualian. Eksportir Vietnam dapat mendukung dengan jumlah akhir dan dokumen angkut, tetapi pengajuan di Indonesia tetap menjadi tanggung jawab importir.

Dampak terhadap freight dan perdagangan

Alur ini dapat mengurangi pengerjaan ulang dokumen dan risiko perbedaan nomor PI, pelabuhan tujuan, atau tanggal baru ditemukan setelah barang tiba. Forwarder juga memperoleh titik keputusan yang jelas apabila rollover dapat membuat kedatangan melewati batas izin.

Panduan ini tidak menjamin penerbitan LS, penerimaan pabean, waktu pengeluaran, jalur pemeriksaan, biaya penumpukan, ataupun kelayakan memakai aturan setelah izin berakhir. Hasil bergantung pada aturan komoditas, ruang lingkup izin, penyelesaian verifikasi, bukti angkut, data sistem, dan penilaian instansi berwenang. Tingkat keyakinan tinggi untuk aturan yang disebut langsung dalam Permendag Nomor 18 dan keterangan Kementerian; tingkat keyakinan menengah untuk tiap pengiriman sampai importir, surveyor, dan PPJK memvalidasi persyaratan HS yang berlaku. Ini adalah informasi operasional, bukan nasihat hukum atau penetapan klasifikasi yang mengikat.